Peraturan Kapolri

KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/748/IX/2014 TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS (PDL) LORENG BAGI PERSONEL KORBRIMOB POLRI

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM TELEKOMUNIKASI DILINGKUNGAN POLRI PENGGUNAAN DAN PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI DILINGKUNGAN POLRI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMBIAYAAN JASA TELEKOMUNIKASI DILINGKUNGAN POLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2011
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DILINGKUNGAN POLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 4 TAHUN 2011
TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA PENASEHAT AHLI KAPOLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG PENGGUNAAN JARINGAN INTERPOL (I-24/7) DAN ASEANAPOL (e-ADS) DI INDONESIA  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI DILINGKUNGAN POLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN POLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG POKOK-POKOK HTCK DILINGKUNGAN POLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG SUSUNAN OTK RUMAH SAKIT BHAYANGKARA POLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG KEDOKTERAN KEPOLISIAN  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG PROSEDUR PENGGUNAAN TRANSMISI MULTIMEDIA DILINGKUNGAN POLRI   >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG PENETAPAN TINGKAT DAN GOLONGAN CACAT PEGAWAI NEGERI PADA POLRI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG MUTASI ANGGOTA POLRI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG PROSEDUR PENYELENGGARAAN PRESENTASI, DEMONSTRASI, UJI COBA MATERIIL, FASILITAS DAN JASA DILINGKUNGAN POLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2011
TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN RUTIN DILINGKUNGAN POLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG PENCALONAN ANGGOTA POLRI DALAM PEMILIHAN KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT DILINGKUNGAN POLRI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DILINGKUNGAN POLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 23 TAHUN 2011
TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN  TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TAHUN  2010 TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DILINGKUNGAN POLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG SEARCH AND RESCUE POLRI  >>>  Download

PERATURAN KAPOLRI TAHUN 2012

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG REKRUTMEN DAN SELEKSI PENYIDIK POLRI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN POLRI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PENERBITAN REKOMENDASI STNK BERMOTOR DAN TNKB KHUSUS DAN RAHASIA BAGI KENDARAAN BERMOTOR DINAS  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENGAJUAN TANDA JASA DAN TANDA KEHORMATAN  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PEMBERITAHUAN DAN PENERBITAN STTP KAMPANYE PEMILU  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN, PENGAMANAN DAN PENANGANAN PERKARA PENYAMPAIAN PENDAPAT DIMUKA  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SENJATA API UNTUK KEPENTINGAN  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2012 
TENTANG SURAT IZIN MENGEMUDI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DAN JALAN  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG ASSESSMENT CENTER POLRI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG PEMBERIAN CUTI DAN IZIN  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2012
TENTANG MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG TATA CARA SUMPAH DAN JANJI LULUSAN AKPOL  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG MUTASI ANGGOTA POLRI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG SISRENSTRA POLRI REKRUTMEN DAN SELEKSI PENYIDIK POLRI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG SOTK KOMISI KODE ETIK POLRI  >>> Download

PERATURAN KAPOLRI TAHUN 2013

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG PENUGASSAN LUAR STRUKTUR  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG SPIP DILINGKUNGAN POLRI  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG PEMAKAMAN ANGGOTA ATAU PURNAWIRAWAN  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG PENGADAAN CPNS POLRI  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG TUNJANGAN PULAU DAN PERBATASAN  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG KERJASAMA DIKLAT DENGAN LUAR NEGERI  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN BERKALA POLRI  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG PENYELESAIAN GANTI RUGI NEGARA  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU ANGGOTA DEWAN  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA SECARA ELEKTRONIK  >> Download

PERATURAN KAPOLRI NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG KENAIKAN GAJI BERKALA  >> Download

Sejarah Brimob Papua

           Berawal dari misi perebutan Irian Barat dari tangan Belanda maka dibentuklah sejumlah Resimen Tim Pertempuran (RTP) di sekitar wilayah Maluku dengan maksud untuk mempermudah pendaratan terdekat pasukan yang akan memasuki wilayah Irian Barat. Sejulah pasukan brimob bergabung dalam operasi Mandala dipimpin oleh Mayjen Soeharto.  Pada bulan  Oktober  Tahun  1962  Satu Team Brimob Resimen Pelopor  berhasil mendarat  di Kabupaten Fak  dipimpin oleh  Lettu Suripno, Selanjutnya  disusul oleh pasukan brimob dari Resimen Pelopor  dipimpin oleh  Anton Sujarwo.  

Membangun Transformasi Kultural Pimpinan

Membangun kerja sama melalui sinergi polisional yang pro aktif dengan masyarakat merupakan program kapolri Komjen Timur Pradopo yang termasuk kedalam 10 Program Prioritas yang akan dilakukan Kapolri. 

Program tersebut yaitu :

1. Pengungkapan penyelesaian kasus-kasus menonjol.

2. Meningkatkan pemberantasan preman, kejahatan jalanan, perjudian, narkoba, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking, dan korupsi.

3. Penguatan kemampuan Densus 88 Antiteror melalui peningkatan kerja sama dengan satuan antiteror TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

4. Pembenahan kinerja reserse dengan program “Keroyok Reserse” melalui peningkatan kompetensi penyidik.

5. Implementasi struktur baru dalam organisasi Polri.

6. Membangun kerja sama melalui sinergi polisional yang proaktif.

7. Memacu perubahan mindset dan culture set Polri.

8. Menggelar sentra pelayanan kepolisian di berbagai sentra kegiatan publik.

9. Mengembangkan layanan pengadaan sistem elektronik.

10. Membangun dan mengembangkan sistem informasi terpadu dan pengamanan Pemilu 2014.

Konsepsi Kepemimpinan Polri

Tepat 1 Juli 2010 ini, Polri merayakan hari ulang tahunnya yang ke-64. berbagai permasalahan yang menyelimuti Polri menutup semua keberhasilan yang pernah di ukir Polri baik berupa pemberantasan teroris, terjaminnya kamtibmas, masyarakat semakin sadar hokum dan lainya.

Keberhasilan dan kemunduran Polri sangat di pengaruhi oleh bentuk Kepemimpinan yang dilaksanakan Pimpinan dalam hal Ini Kapolri.
Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi .
Secara umum kepemimpinan bisa diartikan sebagai kemampuan memenejemen (mengelola) suatu pekerjaan.

Kepemimpinan dalam organisasi Polri merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan Polri dalam menjalankan fungsi dan perannya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepemimpinan merupakan kemampuan pemimpin mengubah lingkungan kerja, motivasi kerja, dan pola kerja, dan nilai-nilai kerja yang dipersepsikan bawahan sehingga mereka lebih mampu mengoptimalkan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi (Bass, 1985). Kepemimpinan berkaitan dengan kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi (Houseet. al., 1999: 184) .

Ilmu Hukum dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Modern

Ditulis oleh Ronny Junaidy K

A.    PENDAHULUAN

        Ilmu pengetahuan memang berkembang begitu cepat. Hal ini dimungkinkan, karena ia mengibaskan cara orang mengusahakan ilmu pengetahuan sebagai sesuatu yang sangat sakral dalam pandangan teologia, ilmu hukum adalah merupakan salah satu bagian kajian yang tak pernah putus seiring dengan kemajuan teknologi dan manusianya dalam kehidupan masyarakat sehingga pandangan-pandangan tentang ilmu hukum itu sering berbenturan dengan keadaan yang ada dimana kajiannya lebih bersifat integral dan bukan pada bagian ilmu yang tersendiri.

        Hukum dalam lingkup ilmu pengetahuan telah menjadi perdebatan di kalangan para sarjana hukum, hal tersebut telah membawa para sarjana hukum membagi ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu sosial. Sebagai langkah awal dari usaha menjawab pertanyaan tentang apa itu hukum?, Maka kita harus benahi dulu pengertian ilmu hukum. Dalam bahasa Inggris ilmu hukum dikenal dengan kata “legal science” hal ini sangat keliru jika diartikan secara etimologis, legal dalam bahasa Inggris berakar dari kata lex (latin) dapat diartikan sebagai undang-undang. Law dalam bahasa inggris terdapat dua pengertian yang berbeda, yang pertama merupakan sekumpulan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam mencapai keadilan dan yang kedua, merupakan aturan perilaku yang ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat[1].

HUKUM PIDANA

Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ditulis oleh Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M. 

         Selama hampir empat tahun terakhir ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU Penghapusan KDRT (disahkan 22 September 2004). UU ini melarang tindak KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, psikis, seksual atau penelantaran dalam rumah tangga. Orang-orang dalam lingkup rumah tangga yang dimaksud adalah suami, istri, anak, serta orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sejarah Singkat Polda Papua

"Sejarah adalah masa lalu yang tidak mungkin terulang kembali tetapi sejarah menjadi saksi tentang apa yang terjadi pada masa kini, sedangkan masa kini adalah proses menuju masa yang akan datang "

     Kepolisian Daerah Papua yang pada awalnya berstatus Kepolisian Komisariat Irian Jaya, kelahirannya ditandai dengan pemisahan dari Kepolisian Komisariat Maluku dan Irian Barat pada tanggal 27 September 1959 dengan nama Kantor Polisi Komisariat Irian Barat yang berkedudukan di SOA-SIU (Tidore) dan dipimpin oleh Kepala Polisi Komisariat AJUN KOMISARIS BESAR POLISI M. SAUNI.

         Setelah melalui masa peralihan sesuai persetujuan New York, pada tanggal 6 Mei 1963 Kesatuan Kepolisian Irian Barat diserahkan dari Kepala Polisi UNTEA , Mr. ROBERTSON kepada Kepala Polisi Komisariat Irian Barat yan  pada waktu itu sudah dijabat oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI Drs.M. SABAR KUMBINO (KPKOM ke-II) dan kedudukannya resmi dipindahkan ke SUKARNOPURA (sekarang Jayapura).

SEJARAH BRIMOB POLRI

Sejarah Brigade Mobile

         Brimob pertama-tama terbentuk dengan nama Pasukan Polisi Istimewa. Kesatuan ini pada mulanya diberikan tugas untuk melucuti senjata tentara Jepang melindungi kepala negara, dan mempertahankan ibukota. Brimob turut berjuang dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Di bawah pimpinan Inspektur Polisi I Moehammad Jasin, Pasukan Polisi Istimewa ini memelopori pecahnya pertempuran 10 November melawan Tentara Sekutu brimob merupakan kesatuan paling pertama di Indonesia, pada masa penjajahan Jepang Brimob dikenal dengan sebutan Tokubetsu kaesatsutai. Pasukan ini yang pertama kali mendapat penghargaan dari Presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno yaitu Sakanti YanoUtama

Beralih menjadi Mobrig

      Pada 14 November 1946 Perdana Menteri Sutan Sjahrir membentuk Mobile Brigade (Mobrig) sebagai ganti Pasukan Polisi Istimewa. Tanggal ini ditetapkan sebagai hari jadi Korps Baret Biru. Pembentukan Mobrig ini dimaksudkan Sjahrir sebagai perangkat politik untuk menghadapi tekanan politik dari tentara dan sebagai pelindung terhadap kudeta yang melibatkan satuan-satuan militer. Di kemudian hari korps ini menjadi rebutan antara pihak polisi dan militer.